Bidang Energi Sumber Daya Mineral

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan petunjuk teknis penataan, pengelolaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan kegiatan/urusan Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah.  Adapun uraian tugasnya sebagai berikutnya : 

  1. Membina, mengatur, mengarah kan dan membagi tugas dan menilai kinerja bawahan ;
  2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ESDM ;
  3. Menyusun konsep sasaran dan petunjuk pelaksanaan panas bumi dan menyusun konsep sasaran dan petunjuk pelaksanaan sektor migas khusunya BBM tertentu dan LPG serta kelistrikan daerah ;
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan pemanfaatan langsung panas bumi, hilir migas, energi dan kelistrikan daerah ;
  5. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data pemanfaatan langsung panas bumi, hilir migas, energy dan kelistrikan daerah ;
  6. Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pengelolan urusan energi dan sumber daya mineral ;
  7. Membuat laporan pelaksanaan kerja tahunan pada kegiatan Bidang ESDM;
  8. Melaksanakan tugas lain  yang ditugaskan oleh Pimpinan ;

    Bidang Energi Sumber Daya Mineral, membawahi :

    1. Seksi Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral
    2. Seksi Hilir Migas
    3. Seksi Energi dan Kelistrikan ;

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ;

Kepala Seksi Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber daya Mineral tugas pokok melakukan inventarisasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah .

Adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;
  2. Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan ;
  3. Melaksanakan ketatusahaan dan pengelolaan panas bumi dan SDM
  4. Menyiap, menghimpun data/bahan dan melaksanakan koordinasi, konsultasi dan rekonsiliasi pada kegiatan pengelolaan panas bumi dan SDM ;
  5. Melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, dan evaluasi dalam rangka memperoleh data dan informasi pengembangan panas bumi serta melaksanakan pengelolaan data /atau informasi potensi panas bumi dan SDM ;
  6. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pengelolaan panas bumi dan SDM ;
  7. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pengelolaan panas bumi dan SDM ;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pimpinan ;
  9. Kepala Seksi Hilir Migas tugas pokok melakukan inventarisasi, evaluasi pemantauan/monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan hilir migas yang menjadi kewenangan daerah . 

Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan kegiatan hilir migas ;
  2. Mengarah dan membagikan tugas kepada bawahan;
  3. Melakukan inventarisasi penyedian/kebutuhan dan penyaluran migas Kabupaten
  4. Melakukan evaluasi, pemantauan/monitoring terhadap pendistribusi bahan bakar minyak dan gas di wilayah Kabupaten ;
  5. Menyiapkan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu kepada pengguna sesuai tugas yang diberikan Bupati ;
  6. Melaporkan hasil-hasil kegiatan hilir migas kepada pimpinan,
  7. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan hilir migas ;
  8. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan hilir migas ;
  9. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan ;

Kepala Seksi Energi dan kelistrikan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, inventarisasi,dan pengembangan energi dan kelistrikan yang menjadi kewenangan daerah.  Adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

  1. Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan energi dan kelistrikan ;
  2. Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan ;
  3. Melakukan pendataan dan inventarisasi kebutuhan penyediaan dan kelistrikan daerah ;
  4. Mengelola perencanaan, pengendalian energi dan kelistrikan ;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan perencanaan pengendalian energi dan kelistrikan serta kerjasama pemanfaatan energi ;
  6. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan energi ;
  7. Mengkonsultasikan, member saran dan masukan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan energi dan kelistrikan ;
  8. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan ;

Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listerik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu; bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan ,bermasyarakat berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan  bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus diperhatikan Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009  Tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri Energi Sumber  Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2014 Tentang tata cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Tahun 2009  Nomor 133, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya. Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014. Tahun 2014 Nomor 1725); Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Pelayanan Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Energi: